Meta Deskripsi: Upah buruh kecil di Indonesia kembali jadi sorotan. Pemerintah dinilai punya peran besar dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan buruh.
Upah buruh kecil masih menjadi realita pahit di banyak wilayah Indonesia. Meski perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan positif, nyatanya peningkatan upah tidak selalu mengikuti. Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan, disebut-sebut memiliki andil besar dalam kondisi ini.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak buruh di sektor informal maupun formal hanya menerima gaji di bawah standar kebutuhan hidup layak. Kondisi ini tentu berdampak pada daya beli masyarakat, kualitas hidup keluarga buruh, dan kesenjangan sosial secara umum.
Regulasi Pemerintah dan Efeknya pada Upah Buruh
Pemerintah Indonesia memang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari kata ideal. Banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar UMP dan memilih melakukan negosiasi sendiri dengan pekerja.
Selain itu, kebijakan subsidi langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya juga dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan. Meski niatnya membantu, kebijakan seperti ini justru dianggap melemahkan dorongan pengusaha untuk memberikan upah layak. Seolah-olah, tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan buruh dialihkan dari pemberi kerja ke pemerintah.
Salah satu analis ketenagakerjaan dari Dewata Institute menyatakan bahwa “pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan bantuan sementara, tapi juga memperkuat regulasi agar upah buruh sesuai dengan standar hidup layak.”
Upah Buruh Kecil dan Ketimpangan Sosial
Ketika upah buruh kecil tidak berubah secara signifikan, yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi semakin melebar. Buruh kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk menabung atau mengakses pendidikan dan kesehatan berkualitas.
Bahkan dalam laporan terbaru dari Biro Analisis Sosial Indonesia, disebutkan bahwa 7 dari 10 buruh merasa upah mereka tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pengupahan perlu direvisi menyeluruh.
Pemerintah Harus Bersikap Tegas
Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa hanya bertindak sebagai “penengah.” Negara perlu menjadi pelindung hak-hak pekerja. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah:
- Menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi UMP/UMK
- Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan
- Menyediakan pelatihan dan program peningkatan kompetensi bagi buruh
Pemerintah juga bisa mendorong sistem pengupahan berbasis produktivitas dan kesejahteraan, bukan hanya berdasarkan kemampuan finansial perusahaan.
Solusi Bukan Sekadar BLT
Memang bantuan tunai dari pemerintah bisa membantu dalam jangka pendek, namun tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. Dengan menguatkan posisi buruh melalui serikat pekerja, pembentukan dewan pengupahan independen, dan penguatan UU Ketenagakerjaan, maka harapan upah buruh yang adil bisa menjadi kenyataan.
Mengapa Pemerintah Dianggap Andil Besar?
“pemerintah dinilai andil besar” bukan tanpa alasan. Pemerintah memiliki kuasa legislasi, regulasi, hingga implementasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Bila kebijakan yang diambil tidak berpihak pada buruh, maka yang terdampak langsung adalah kelas pekerja.
Kritik dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa publik semakin sadar akan pentingnya keberpihakan negara terhadap kaum buruh. Tak cukup dengan narasi populis, perlu tindakan nyata.
Penutup
Upah buruh kecil tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan publik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan layak. Bukan hanya soal BLT atau bantuan sementara, tapi soal keberlanjutan ekonomi dan martabat buruh sebagai tulang punggung bangsa.